Wajib Pajak Wajib Master File dan Local File
 |
| pic by pixabay |
Penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erotion and Profit Shifting / BEPS) sejak lama telah menjadi sumber keresahan banyak negara. Kesempatan berusaha dan transaksi begitu bebasnya, dunia seperti tanpa batas khususnya transaksi yang dilakukan oleh entitas yang tergabung dalam satu grup usaha multinasional. Akibatnya keuntungan usaha bisa melompat dari satu negara ke negara yang lain (profit shifting) dan negara yang mestinya memiliki hak pemajakan hanya bisa gigit jari.
Dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah dapat melakukan intervensi, baik secara langsung (direct goverment involvement) ataupun tidak langsung (government influence) yakni melalui regulasi (Campo dan Sundaran, 2000). Akhirnya, pada tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-213/PMK.03/2016 yang mengatur tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
Di samping sebagai salah satu upaya pemerintah mengumpulkan pajak, diterbitkannya PMK-213/PMK.03/2016 merupakan kebijakan anti penghindaran pajak (anti tax avoidance) yang merupakan bagian dari empat standar minimum yang dideklarasikan dalam BEPS Action 13. Untuk menerapkannya keseluruhan standar minimum harus diakomodasi dalam UU maupun aturan perpajakan domestik, yang meliputi harmful tax practices, treaty abuse, transfer pricing documentation, dan dispute resolution. Untuk peraturan transfer pricing documentation, perusahaan dengan kriteria tertentu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan dokumen penentu harga transfer (Transfer Pricing Documentation / TP Doc) seperti:
- Dokumen Induk (Master File)
- Dokumen Lokal (Local File)
- Laporan Per Negara (Country by Country Report / CbCR).
Pun demikian seperti telah di jelaskan di atas andai perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk menyimpan TP Doc, wajib pajak tetap diwajibkan untuk menerapkan arm’s length principle atas Transaksi Afiliasi yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Master File dan Local File
Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam perspektif perpajakan hubungan istimewa yang dimaksud sesuai Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) maupun Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), dianggap ada apabila:
- wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
TP Doc berupa Mater File maupun Local File harus dibuat sesuai strandar minimum yang ditetajippkan PMK-213/PMK.03/2016. Master File harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit harus memuat struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yuridiksi masing-masing anggota; kegiatan usaha yang dilakukan; harta tidak berwujud yang dimiliki; aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam Master File paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C PMK tersebut.
Sementara itu, Local File harus memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit memuat identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan; informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan; penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; informasi keuangan; dan peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam Local File paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK tersebut. Dalam hal wajib pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, Local File harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.
Mater File maupun Local File wajib buat oleh wajib pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan ketentuan wajib pajak yang melakukan transaksi memiliki:
- nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50 miliar;
- nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud; atau lebih dari Rp5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yuridiksi dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah dari tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.
Kriteria di atas bersifat alternatif yang artinya jika salah satu syarat terpenuhi maka wajib pajak wajib membuat Master File dan Local File. Kedua dokumen tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pun seandainya wajib pajak memiliki ijin untuk melakukan pembukuan dalam bahasa asing, Master File dan Local File harus pula dibuat dalam salinan Bahasa Indonesia.
Ada cara mudah dalam menganalisa kriteria wajib pajak yang wajib membuat Master File dan Local File yaitu dengan cara melakukan pengujian pada tahun berjalan apakah pihak afiliasi yang melakukan transaksi dengan wajib pajak tersbut berada di negara dengan tarif pajak kurang dari tarif Pasal 17 UU PPh. Jika jawabannya adalah iya, maka wajib pajak tersebut wajib membuat Master File dan Local File terlepas dari berapa pun nilai transaksi yang dilakukan afiliasinya.
Sebagai contoh PT. A melakukan transaksi pada tahun berjalan (2018) berupa utang dengan ABC Ltd yang berdomisi di Singapura. Biaya bunga yang dibayarkan oleh PT. A sebesar Rp10 miliar. Tarif PPh Badan di Singapura adalah 17%. Mengingat tarif PPh Badan Singapura lebih kecil dari tarif PPh di Indonesia (25%) maka PT. A harus membuat Master File dan Local File serta mendokumentasikannya. Untuk menguji apakah penerapan harga transfer telah sesuai dengan arm’s length principle, DJP mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen tersebut. Selain itu, PT. A wajib membuat Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan melampirkannya pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018.
Sebagai contoh PT. A melakukan transaksi pada tahun berjalan (2018) berupa utang dengan ABC Ltd yang berdomisi di Singapura. Biaya bunga yang dibayarkan oleh PT. A sebesar Rp10 miliar. Tarif PPh Badan di Singapura adalah 17%. Mengingat tarif PPh Badan Singapura lebih kecil dari tarif PPh di Indonesia (25%) maka PT. A harus membuat Master File dan Local File serta mendokumentasikannya. Untuk menguji apakah penerapan harga transfer telah sesuai dengan arm’s length principle, DJP mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen tersebut. Selain itu, PT. A wajib membuat Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan melampirkannya pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018.
Apa Akibat Tidak Membuat Master File, Local File dan Ikhtisar?
Pasca berlakunya PMK-213/PMK.03/2016 selain harus mengisi Lampiran Khusus 3A-Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa (lampiran SPT Tahunan PPh Badan), wajib pajak sesuai kriteria tertentu juga wajib menyampaikan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal. Dalam Ikhtisar juga memuat pernyataan bahwa wajib pajak telah membuat Master File dan Local File berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afilisasi. Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Namun Master File dan Local File tidak perlu diserahkan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, yang perlu dilakukan hanyalah membuktikan bahwa Master File dan Local File sudah tersedia dengan menyerahkan Ikhtisar Master File dan Local File bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
Namun Master File dan Local File tidak perlu diserahkan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, yang perlu dilakukan hanyalah membuktikan bahwa Master File dan Local File sudah tersedia dengan menyerahkan Ikhtisar Master File dan Local File bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
 |
Sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan, Ikhtisar adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan SPT Tahunan itu sendiri. Bagi wajib pajak yang lalai tidak melengkapinya maka sesuai PER - 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, SPT dinyatakan tidak lengkap. Apabila setelah diminta kelengkapannya oleh DJP, wajib pajak tidak juga melengkapi maka SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 3 ayat (7) UU KUP. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp1.000.000,00.
Jika terhadap wajib pajak tersebut telah ditegur secara tertulis namun tidak juga menyampaikan SPT Tahunan secara lengkap dan DJP telah melakukan tindakan pemeriksaan maka sesuai
Pasal 18 ayat (3) UU PPh otoritas pajak berhak untuk menghitung besarnya harga transfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing dan diterbitkan SKPKB dengan sanksi berupa kenaikan 50% (Pasal 13 ayat (3) UU KUP).
Apabila atas SKPKB tersebut diajukan upaya hukum berupa keberatan, maka sesuai Pasal 26 ayat (4) UU KUP wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran perhitungan dalam ketetapan pajak tersebut.
----
Belalang Sipit
07042019
----
Belalang Sipit
07042019
