Saturday, May 18, 2019

Tuti Ismail

Cerpen : Question of Life

Pic by pixabay

Marlin memejamkan matanya. Lama dia berpikir apa jawaban apa yang harus diberikan pada putri semata wayangnya. Tangan mungil Lintang mengguncang bahunya,"Bunda apa jawabnya?" Marlin terkesiap. Matanya terbuka perlahan. Dahinya mengerut. Dipandanginya wajah Lintang yang bulat menggemaskan itu. Ah mengapa begitu sulit berucap. Seperti lilin yang terbakar,  tidak terasa air matanya meleleh. "Bunda lapar? Bunda mau berbuka puasa duluan?" suara anaknya mencoba menenangkan.  Marlin tersenyum. Dicubitnya pipi kanan Lintang "Bunda ndak lapar kok,  Dek. Eh itu sudah terdengar adzan Magrib. Ayo, kita berbuka," jawabnya.

******** 

Masih seperti sore-sore yang lalu, Marlin dan Lintang anak semata wayangnya duduk berdua di teras rumahnya yang luas. Keduanya dengan sabar menunggu maghrib datang. "Sekarang kita main apa, Bun?" Tanya Lintang sambil mengibaskan rambut panjangnya yang basah. Lintang baru saja selesai mandi sore. Wangi shampo bayi menyeruak.  Biar usianya sudah menginjak 8 tahun, Marlin enggan berbagi shampo dan sabun dengan Lintang.  Baginya Lintang tetaplah bayi kecilnya yang lucu, dab akan tetap begitu selamanya. 

"Bagaimana kalau kita main congklak? " pinta Lintang. "Kan kemarin sudah," jawab Marlin. "Kalau bekel gimana, Bun?" pinta Lintang lagi.  Marlin menggelengkan kepalanya. Dia pandangi gadis kecilnya itu. Lintang berpikir keras. Kedua tangannya memegangi kepalanya seakan ingin memerasnya. Mungkin dia pikir kepalanya itu macam kelapa,  yang bila diperas keluar santannya.  Marlin tertawa. "Bunda,  bagaimana kalau kita sore ini meniru-niru om Deddy Corbuzier," Lintang bersemangat. Yang dimaksud Lintang adalah permainan question of life yang biasa di mainkan Deddy Corbuzier di Hitam Putih. Salah seorang bertanya dengan memberi dua pilihan jawaban dan yang ditanya harus menjawabnya dengan cepat. Marlin menganggukkan kepalanya. Sepertinya seru juga. Ia mengiyakan keinginan anaknya. Jelang maghrib yang menyiksa kiranya bakal  sedikit terlupakan. 

Lintang berlari masuk ke dalam rumah, diambilnya mangkuk dan bedak tabur miliknya serta jam tangan miliknya. "Tapi Bunda harus cepat jawabnya. Waktunya paling lama 5 detik. Kalau telat nanti aku coret wajahnya pakai bedak," Lintang mulai memberi aturan permainan. "Ok. Bunda ndak takut. Siap-siap ya nanti banyak coretan di wajah Lintang," jawab Marlin. Lintang menjulurkan lidahnya tanda menerima tantangan dari bundanya. 

"Sayur atau buah?" Tanya Marlin memulai permainan. "Sayur," jawab Lintang. Lintang, kamu mirip ayahmu batin Marlin. Mas Yudi, ayah Lintang tidak suka semua jenis buah kecuali kurma. Sebetulnya ia suka kurma baru saja, karena baru tahu buah yang satu itu adalah kesukaan Rasulullah. 

"Tikus atau kecoak? "Ganti Lintang bertanya. Tangannya mulai dimasukkan ke dalam mangkuk berisi bedak. Matanya menatap jam tangan digitalnya. Pas detik ke lima Marlin menjawab,"Kecoak." Lintang kecewa,"Yah Bunda.  Padahal dikit lagi aku bisa coret pipi Bunda pakai bedak." Marlin tergelak. Dalam hati Marlin berjanji semudah apapun pertanyaan Lintang berikutnya ia akan pura-pura sulit menjawab. Biar ia senang. 

Di sela tawanya ujung mata Marlin tak kunjung lepas dari jalan di depan rumahnya. Lehernya serasa sepuluh  sentimeter lebih panjang dari biasanya. Sudah memasuki Ramadan hari ke delapan belas belum pernah sekalipun Mas Yudi berbuka puasa bersama mereka. Jangankan berbuka puasa di mall macam tetangga sebelah, di rumah pun tidak. Segelas air kurma hangat tidak hanya kedinginan, bahkan menjadi berfermentasi karena menunggunya pulang. Saban sahur Marlin mesti membuangnya. Sia-sia penantian si kurma. Kasihan.  "Bunda, Bunda nengok-nengok terus. Bunda nunggu Ayah? Bunda rindu Ayah ya?" Tanya Lintang. "Ah enggak. Bunda lagi mikir mau tanya apa lagi sama Lintang. Anak Bunda pinter,  semua bisa cepat dijawab," Marlin mengalihkan pembicaraan. Lintang jangan sampai tahu.  Tapi sepertinya dia tahu.  Biar bagaimanapun Lintang adalah belahan jiwa mereka, sedikit banyak mungkin dia rasakan juga apa yang tengah terjadi antara kedua orang tuanya. 

"Bantal atau guling?" Tanya Marlin memulai permainan. "Guling," jawab Lintang lantang. Hanya perlu satu detik bagi Lintang untuk menjawab.  Sejak kecil Lintang memang hanya akrab dengan guling.  Marlin tidak membiasakan putrinya itu tidur dengan menggunakan bantal. Ia dan Mas Yudi sempat berselisih paham karenanya.

Suatu hari ketika Lintang baru berusia sebulan Mas Yudi, ayahnya Lintang mengangkat anaknya yang sedang tertidur pulas. Diletakkannya sebuah bantal bayi sebagai alas tidur di kepala anaknya. "Mas, Lintang jangan dikasih bantal!" Jerit Marlin. "Biar, aku kasihan lihatnya. Kamu takut kepala anak kita jadi peang, ya? Takut nanti susah pakai konde? "Mas Yudi bersikeras. Kali ini dia malah menggoda Marlin. Santer beredar kabar di kalangan orang tua bahwa kepala bayi yang baru lahir itu masih lunak jadi mudah terbentuk jika salah posisi tidur. Penggunaan bantal yang keliru ditengarai jadi salah satu sebab kelapa bayi tidak simetris alias peang. Kabar buruk jika harus kondean. Masa iya pakai konde miring? "Jangan, Mas. Bahaya," buru-buru Marlin mengambil kembali bantal dari bawah kepala Lintang. Si jabang bayi menangis karena kaget, lalu disusul Marlin. Mas Yudi kaget. Dipeluknya istrinya itu seraya membisikkan maaf. 

Mas Yudi sungguh tidak tahu jika, Rin anak kakaknya Marlin yang juga keponakannya dulu meninggal dunia karena SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) alias sindrom kematian mendadak bayi. Saat itu entah bagaimana bantal yang dipakainya tidur berbalik menutupi wajah Rin yang mungil. Rin yang masih berusia sebulan tak berdaya, sulit bernafas dan akhirnya pergi untuk selamanya. Marlin menarik nafas panjang merindukan masa itu. Meski bertengkar, setidaknya antara dirinya dan Mas Yudi masih saling sapa. Masih ada bahan untuk menjadi topik pertengkaran. Lalu saling merayu,  berbaikan, bertengkar dan berbaikan kembali. Marlin tidak tahu kapan ritme itu berubah menjadi bertengkar lalu saling diam. Diam dan diam. Basah kuyup Marlin, menggigil ia dalam derasnya hujan kesunyian. "Kau yang berpaling dariku dan Lintang, Mas. Harusnya aku yang menghardikmu. Menyeretmu keluar dari hidup kami,  tapi mengapa justru aku dan Lintang yang kau hukum," ingin Marlin meneriakkan kata-kata itu di telinga Mas Yudi, kalau perlu hingga gendang telinganya pecah.  Namun ia tak kuasa. Ia begitu mencintai Mas Yudi. Marlin kebingungan mencari persinggahan untuk dijadikannya tempat berteduh. Kepada siapa resah ini akan dibagi.

"Bunda," panggil Lintang.  Tangan mungilnya menepuk-nepuk bahu Marlin. Marlin terjaga dari lamunnya,"iya,  Bunda dengar.  Sekarang giliran Lintang bertanya." "Bunda siap?" tanya Lintang . "Ok," jawab Marlin sambil membetulkan letak duduknya. Kedua kakinya ditekuk macam orang sedang duduk di antara dua sujud. Tangannya diletakkan di kedua pahanya. Ia tersenyum. Putrinya tidak berkedip mengamatinya. "Bunda cantik, tapi sekeliling mata Bunda sekarang kok hitam? Bunda warnai?" Lintang bertanya sambil memeluk Marlin. "Eh kok pertanyaan begitu. Mana pilihannya? Question of life loh ini,  Dek" Jawab Marlin.  "O iya sampai lupa," Lintang menjawab.  "Siapa yang paling  Bunda diinginkan sekarang.  Ayah atau sahabat Bunda?" Tanya Lintang. "Sahabat?  Siapa sahabatku," batin Marlin. Marlin gelaapan. Setelah menikah, di dunia Marlin hanya ada Mas Yudi dan Lintang. Marlin merasa tidak butuh siapa pun di dunia ini.  Hanya Mas Yudi yang pantas ada di sampingnya.  Cukup baginya Mas Yudi. Pria  yang ia gila-gilai sejak pertama kali bertemu. Pun sebaliknya.  Persetan dengan yang lainnya. 

Marlin memejamkan mata. Ingin rasanya berteriak. Ada batu besar yang menghimpit dadanya. Marlin mengaduk-aduk ingatannya. Ia mencari-cari di mana ia dulu pernah meletakkan Rachma, Tari,  Zulfa, Purwa, dan Tami dalam memorinya. Air mata Marlin meleleh mengingat betapa ia telah begitu angkuhnya melupakan mereka, sahabatnya dahulu. Puluhan kali ia mengelak dari rencana perjumpaan. Ada saja alasan yang dibuatnya. Kini, teringat olehnya betapa dulu mereka saling berbagi kisah. Bergembira dan menangis bersama. Tetes air mata Marlin semakin deras,  pikirannya kacau oleh rasa malu. Marlin tahu ia keliru. Dalam hidup mestinya ia hanya perlu memcintai dan membenci secukupnya.

Andai tak ada persoalan antara ia dan Mas Yudi ia ragu, masih pantaskah merengek meski dalam hati, "Tuhan, kembalikan mereka padaku dan kembalikan aku pada mereka."

******
Kedua tangan Lintang sudah mendarat di pipi Marlin ketika ia membuka matanya. Butiran bedak menyelinap ke dalam hidungnya,  hingga membuatnya terbatuk. "Bunda terlalu lama menjawab. Bunda kalah," Lintang bersorak, tak diperdulikannya jawaban bundanya. Padahal lirih tadi Marlin menjawab, "sahabat." Dipeluknya Lintang. Berterima kasih ia pada putrinya itu,"besok Bunda ajak Lintang ke rumah Tante Rachma, mau?" "Tante Rachma  siapa?  Sahabat Bunda?" Tanya Lintang. "Iya, " jawab Marlin. "Sahabat Bunda cuma satu? " tanya Lintang.  Marlin menyebut nama Tari,  Purwa,  Tami,  dan Zulfa. "Hore Bunda punya sahabat banyak," sorak Lintang. Puluhan pertanyaan Lintang tante-tantenya itu meluncur deras. Marlin kewalahan. Wajah Marlin  yang sedari tadi pucat kini memerah. Asanya bangkit. Kiranya masih ada tempat untuk sekedar singgah menyandarkan kepala yang nyaris lenyap karena putus asa, pada bahu-bahu kokoh yang bernama sahabat. 

====
Belalang Sipit
18/05/2019

Read More

Sunday, May 5, 2019

Tuti Ismail

Marhaban Ya Ramadan


"Bang, martabaknya dua ya. Coklat kacang," kata saya. "Iya, tapi sabar ya setelah ibu ini," jawab si abang martabak. Ibu yang dimaksud berdiri di samping saya, berbaju hijau dengan rambut di sasak. Dia tersenyum, saya balas dengan senyum yang sama lebarnya.

"Sebelum saya, ada ibu bertiga itu dulu. Mbak yang sabar ya," katanya. Ibu bertiga di samping kiri abang martabak mengangguk. Kalau anggukan ketiga ibu tadi dihitung berarti sudah lima orang yang mengingatkan saya untuk bersabar. Saya mengiyakan lagi. Dalam hati sesungguhnya saya bertanya-tanya kenapa banyak betul yang ingatkan saya supaya sabar? Belum sempat temukan jawaban, abang martabak tetiba bersuara,"Ibu ini pesan 21 loyang." Kalau tidak buru-buru saya larang,  bola mata saya mungkin sudah loncat masuk ke dalam loyang martabak. Kaget ih!

Martabak di sini sebetulnya biasa saja, seperti martabak lainnya.  Pilihan rasanya juga standar, cuma ada empat macam coklat,  kacang, keju dan ketan hitam. Namun,  dari banyaknya pembeli bisa dibilang jadi salah satu makanan favorit di sini. Martabak dijual dengan ukuran lebih kecil dibanding martabak pada umumnya, tapi lebih besar dari martabak mini.

Lalu apa istimewanya? Setelah saya renungkan ada tiga alasan mengapa martabak di sini jadi digandrungi banyak orang. Abang martabak praktekkan strategi pemasaran yang canggih banget. Pertama, pemilihan lokasi berdagang yang berada di lokasi strategis. Gerobak abang martabak tepat berada di sisi pintu masuk terminal. Terminalnya sendiri berada tepat di depan pasar. Saban subuh hingga kira-kira pukul 07.30 wib jalanan depan pasar jadi gelaran pedagang sayuran. Makanya tidak heran pelanggan si abang kebanyakan ibu-ibu yang hendak pulang atau pergi ke pasar.

Kedua,  harga seloyang martabak relatif murah. Banyangkan 1 loyang martabak cuma seharga 5 ribu perak. Ketiga, pemilihan waktu operasional. Sejak pukul 5 pagi abang martabak sudah siap menerima pesanan. Adonan sudah diaduk rata. Loyang sudah dipanaskan. "Jangan sampai rejeki keburu dipatok ayam, Mbak," begitu katanya waktu saya tanya kenapa jualan sejak pagi buta.

Seperti sudah saya sebut di awal pelanggan si abang kebanyakan adalah ibu-ibu yang pulang atau pergi ke pasar. Tapi khusus di hari libur begini biasanya pelanggannya nambah. Contohnya saya ini, pemburu sarapan pagi. Kadang ada juga pelanggan dari jamaah yang baru kelar ibadah pagi di gereja.

Sambil menunggu saya berbincang dengan ibu di sebelah saya. Lama sekali. Sampai dia bilang,"Sebetulnya saya mau biarin Mbak duluan,  tapi nanti yang lain iri." "Santai aja Bu. Kan saya datang setelah ibu," jawab saya. Karena sudah akrab akhirnya saya lontarkan juga pertanyaan yang sejak tadi terpendam,"Ibu beli banyak? Ada acara di rumah? " tanya saya. Penasaran.  Buat  apa sampai pemesan 21 loyang martabak. "Tadinya saya mau pesan sebelum ibadah,  tapi nanti martabak keburu dingin," katanya. Dia melanjutkan lagi, "Beli banyak  untuk kasih ke tetangga-tetangga.  Besok kan mereka sudah mulai puasa. Ini untuk menyambut Ramadhan.  Biar mereka senang." Deg.  Jantung saya berhenti sesaat.  Pipi saya panas meski tidak tamparan yang mendarat. Saya mestinya yang paling pantas senang dengan datangnya Ramadan, tapi belum  berbuat apa-apa untuk senangkan tetangga. Yuk tengok kebahagiaan tetangga kita

---
Belalang Sipit
05/05/2019
Read More

Monday, April 8, 2019

Tuti Ismail

Wajib Pajak Wajib CbCR

Pic by pixabay

Target penerimaan pajak dalam APBN 2019 ditargetkan mencapai Rp1.577,6 triliun. Target tersebut meningkat sebesar 20,1 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan menerapkan regulasi terkait perpajakan internasional dengan penerapan Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) Action di Indonesia, seperti transfer pricing, treaty abuse dan penerapan ketentuan dan kerja sama perpajakan internasional lainnya seperti Exchange of Information (EOI). Persoalan BEPS sesungguhnya bukan hanya menjadi issu di Indonesia saja, tetapi  telah menjadi keresahan banyak negara.

Motif dari praktik penghindaran ataupun penggelapan pajak di Indonesia disebabkan beberapa faktor antara lain: kurangnya pendirikan, rendahnya pengawasan dan law enforcement, kinerja pemerintah dan faktor eksternal, yaitu regulasi (Uppal dan Reksohadiprodjo 1999; Sour 2001 dalam Makhfatih 2005). BEPS adalah stategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013). 

Pada tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-213/PMK.03/2016 yang mengatur tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Beleid ini diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan komitmen Indonesia sebagai negara anggota G20 dan anggota Inclusive Framework on BEPS

PMK-213/PMK.03/2016 merupakan bagian dari empat standar minimum yang dideklarasikan dalam BEPS. Untuk menerapkan BEPS, keseluruhan standar minimum tersebut harus diakomodasi dalam UU maupun aturan perpajakan domestik, yang meliputi harmful tax practices, treaty abuse, transfer pricing documentation, dan dispute resolution. Untuk peraturan transfer pricing documentation, perusahaan dengan kriteria tertentu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan TP Doc berupa dokumen induk (Master File), dokumen lokal  (Local File) dan laporan per negara (Country by Country Report / CbCR).

CbCR dan Notifikasi

CbCR  adalah salah satu bagian dari TP Doc yang berisi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam bentuk Extensible Markup Language (XML) sesuai standar internasional dan akan  dipertukarkan dengan otoritas pajak lain sesuai perjanjian internasional. Pertukaran CbCR merupakan kelanjutan dari Multilateral Competent Autority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country-Report yang telah ditandatangani Indonesia pada  26 Januari 2017. 

Dalam pelaksanaannya, CbCR yang disampaikan oleh wajib pajak yang merupakan Ultimate Parent Entity (UPE)  ke DJP akan dipertukarkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information / AEoI) dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi yang memiliki Qualifying Competent Autority Agreement (QCAA) dengan Indonesia. Melalui AEoI tersebut, secara resiprokal (timbal balik) Indonesia juga akan menerima pertukaran CbCR terkait dengan wajib pajak Indonesia yang UPE-nya  berdomisili di negara/yurisdiksi yang mempunyai QCAA dengan Indonesia. QCAA dapat berupa Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) ataupun Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) untuk mempertukarkan CbCR secara otomatis. Namun, tidak semua negara atau yuridiksi yang menandatangani MCAA dikategorikan sebagai negara atau yurisdiksi yang memiliki QCAA dengan Indonesia. Suatu negara atau yurisdiksi disebut memiliki QCAA dengan Indonesia apabila negara tersebut memilih Indonesia sebagai mitra untuk AEoI dan Indonesia bersedia bertukar dangan negara tersebut.

Untuk CbCR, DJP telah menerbitkan beleid yang secara spesifik mengaturnya yaitu PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara. Di dalam PER-29/PJ/2017 mengenalkan beberapa terminologi seperti Entitas Induk dan Entitas Konstituen. Suatu entitas dikatakan Entitas Induk jika merupakan suatu anggota dari Grup Usaha yang menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha dan mempunyai kewajiban menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia. Namun tidak semua Entitas Induk wajib melaporkan CbCR. Entitas Induk yang wajib melaporkan CbCR hanyalah Entitas Induk yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasi oleh entitas lain, dalam hal ini kita sebut Ultimate Parent Entity (UPE). Entitas Konstituen adalah Entitas Induk dan anggota dari Grup Usaha yang tercakup dalam CbCR.

Lalu wajib pajak seperti apa yang wajib membuat CbCR? mereka adalah:
  • UPE dari Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun yang bersangkutan paling sedikit Rp11 triliun. Mekanisme pelaporan oleh UPE di Indonesia kita sebut Primary Filing.
  • Entitas Konstituen yang UPE-nya merupakan subjek pajak luar negeri, yang negara atau yurisdiksi tempat UPE tersebut berdomisili tidak mewajibkan penyampaian CbCR laporan per negara; atau tidak memiliki QCAA dengan pemerintah Indonesia; atau memiliki  QCAA dengan Indonesia, namun CbCR tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut karena systemic failure. Mekanisme pelaporan oleh Entitas Konstituen di Indonesia disebut Local Filing. 
Dalam hal terdapat lebih dari satu wajib pajak dalam negeri yang wajib menyampaikan CbCR melalui mekanisme local filing, kewajiban penyampaian CbCR tersebut dapat dilaksanakan oleh salah satu entitas konstituen yang merupakan wajib pajak dalam negeri tersebut sepanjang Entitas Induk di luar negeri menunjuk salah satu entitas konstituen di Indonesia untuk menyampaikan CbCR ke DJP. Namun, setiap entitas konstituen di Indonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi. 

Mekanisme local filing tidak diwajibkan apabila UPE di luar negeri menunjuk Pengganti Entitas Induk (Surrogate Parent Entity) yang berdomisili di negara atau yurisdiksi yang memiliki QCAA dengan Indonesia dan CbCR dapat diperoleh melalui AEoI. Namun demikian, setiap anak usaha di Indonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian CbCR, DJP mengumumkan daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki Perjanjian Internasional; QCAA; dan QCAA tetapi CbCR tidak dapat diperoleh karena penundaan pertukaran laporan per negara secara otomatis karena hal-hal selain yang diatur dalam QCAA atau terjadinya kegagalan secara berulang untuk mempertukarkan CbCR secara otomatis dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Sebelum tahap penyampaian CbCR, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi atau anggota Grup Usaha harus melakukan Notifikasi ke DJP. Notifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut wajib atau tidak wajib menyampaikan CbCR. Penyampaian Notifikasi dilakukan melalui DJP Online, wajib pajak hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan, dan jawaban-jawaban oleh wajib pajak akan berujung pada kesimpulan apakah wajib pajak wajib atau kah tidak wajib menyampaikan CbCR. Jika wajib menyampaikan CbCR maka wajib pajak akan secara otomatis diarahkan pada laman untuk upload CbCR dalam bentuk XML. Wajib pajak akan mendapatkan bukti upload CbCR dan/atau Notifikasi. Bukti tersebut digunakan sebagai pengganti CbCR yang dilampirkan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Notifikasi dan CbCR harus disampaikan kepada DJP paling lama 16 bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016 atau 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya.

Sebagai contoh PT. A sebagai bagian dari Grup Usaha  (Entitas Konstituen) dengan ABC Ltd (UPE) berdomisili di Singapura. Pada tahun 2016 PT. A memiliki utang kepada ABC Ltd sebesar Rp30 miliar dengan bunga Rp2 miliar. Berdasarkan data per 26 Januari 2017, Singapura tidak memiliki QCAA dengan Indonesia. Singapura juga memiliki tarif PPh yang lebih rendah dari pada Indonesia yaitu 17%. Karenanya, PT. A  mempunyai kewajiban untuk membuat Master File dan Local File. PT. A wajib menyampaikan Ikhitisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal pada SPT Tahunan PPh Badan 2016. PT. A  mempunyai kewajiban untuk menyiapkan CbCR dan Notifikasi paling lambat pada 31 Desember 2017 dan menyampaikan tanda terima penyampaian Notifikasi dan CbCR 2016 pada SPT Tahunan PPh Badan 2017.

Apa Akibat Tidak Membuat Notifikasi dan CbCR?

Pasca berlakunya PMK-213/PMK.03/2016 selain harus mengisi Lampiran Khusus 3A-Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa (lampiran SPT Tahunan PPh Badan), wajib pajak juga harus menyampaikan tanda terima penyampaian Notifikasi dan tanda terima penyampaian CbCR. Sesuai Lampiran II PER - 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, tanda terima penyampaian Notifikasi atau penyampaian CbCR merupakan lampiran khusus SPT Tahunan PPh Badan. Oleh karena itu tidak menyampaikan dokumen tersebut memiliki konsekuensi SPT tidak lengkap. Apabila setelah terbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, dokumen tersebut tidak juga disampaikan maka SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 3 ayat (7) UU KUP. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp1.000.000,00. 

Jika terhadap wajib pajak tersebut telah ditegur secara tertulis namun tidak juga menyampaikan SPT Tahunan secara lengkap dan DJP telah melakukan tindakan pemeriksaan maka sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh otoritas pajak berhak untuk menghitung besarnya harga transfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing dan diterbitkan SKPKB dengan sanksi berupa kenaikan 50% (Pasal 13 ayat (3) UU KUP).

Apabila atas SKPKB tersebut diajukan upaya hukum berupa keberatan, maka sesuai Pasal 26 ayat (4) UU KUP wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran perhitungan dalam ketetapan pajak tersebut.

---

Belalang Sipit
08042019
Read More

Sunday, April 7, 2019

Tuti Ismail

Wajib Pajak Wajib Master File dan Local File

pic by pixabay

Penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erotion and Profit Shifting / BEPS) sejak lama telah menjadi sumber keresahan banyak negara. Kesempatan berusaha dan transaksi begitu bebasnya, dunia seperti tanpa batas khususnya transaksi yang dilakukan oleh entitas yang tergabung dalam satu grup usaha multinasional. Akibatnya keuntungan usaha bisa melompat dari satu negara ke negara yang lain (profit shifting) dan negara yang mestinya memiliki hak pemajakan hanya bisa gigit jari.

Dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah dapat melakukan intervensi, baik secara langsung (direct goverment involvement) ataupun tidak langsung (government influence) yakni melalui regulasi (Campo dan Sundaran, 2000). Akhirnya, pada tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-213/PMK.03/2016 yang mengatur tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Di samping sebagai salah satu upaya pemerintah mengumpulkan pajak, diterbitkannya PMK-213/PMK.03/2016 merupakan kebijakan anti penghindaran pajak (anti tax avoidance) yang merupakan bagian dari empat standar minimum yang dideklarasikan dalam BEPS Action 13. Untuk menerapkannya keseluruhan standar minimum harus diakomodasi dalam UU maupun aturan perpajakan domestik, yang meliputi harmful tax practices, treaty abuse, transfer pricing documentation, dan dispute resolution. Untuk peraturan transfer pricing documentation, perusahaan dengan kriteria tertentu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan dokumen penentu harga transfer (Transfer Pricing Documentation / TP Doc) seperti:

  1. Dokumen Induk (Master File)
  2. Dokumen Lokal (Local File) 
  3. Laporan Per Negara (Country by Country Report / CbCR).
Pun demikian seperti telah di jelaskan di atas andai perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk menyimpan TP Doc, wajib pajak tetap diwajibkan untuk menerapkan arm’s length principle atas Transaksi Afiliasi yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Master File dan Local File

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam perspektif perpajakan hubungan istimewa yang dimaksud sesuai Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) maupun Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), dianggap ada apabila:
  1. wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  2. wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
TP Doc berupa Mater File maupun Local File harus dibuat sesuai strandar minimum yang ditetajippkan PMK-213/PMK.03/2016. Master File harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit harus memuat struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yuridiksi masing-masing anggota; kegiatan usaha yang dilakukan; harta tidak berwujud yang dimiliki; aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam Master File paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C PMK tersebut.

Sementara itu, Local File harus memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit memuat identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan; informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan; penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; informasi keuangan; dan peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam Local File paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK tersebut. Dalam hal wajib pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, Local File harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.

Mater File maupun Local File wajib buat oleh wajib pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan ketentuan wajib pajak yang melakukan transaksi memiliki:
  1. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50 miliar;
  2. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud; atau lebih dari Rp5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yuridiksi dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah dari tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Kriteria di atas bersifat alternatif yang artinya jika salah satu syarat terpenuhi maka wajib pajak wajib membuat Master File dan Local File. Kedua dokumen tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.  Pun seandainya wajib pajak memiliki ijin untuk melakukan pembukuan dalam bahasa asing, Master File dan Local File harus pula dibuat dalam salinan Bahasa Indonesia. 

Ada cara mudah dalam menganalisa kriteria wajib pajak yang wajib membuat Master File dan Local File yaitu dengan cara melakukan pengujian pada tahun berjalan apakah pihak afiliasi yang melakukan transaksi dengan wajib pajak tersbut berada di negara dengan tarif pajak kurang dari tarif Pasal 17 UU PPh. Jika jawabannya adalah iya, maka wajib pajak tersebut wajib membuat Master File dan Local File terlepas dari berapa pun nilai transaksi yang dilakukan afiliasinya.

Sebagai contoh PT. A melakukan transaksi pada tahun berjalan (2018) berupa utang dengan ABC Ltd yang berdomisi di Singapura.  Biaya bunga yang dibayarkan oleh PT. A sebesar Rp10 miliar. Tarif PPh Badan di Singapura adalah 17%. Mengingat tarif PPh Badan Singapura lebih kecil dari tarif PPh di Indonesia (25%) maka PT. A  harus membuat Master File dan Local File serta mendokumentasikannya. Untuk menguji apakah penerapan harga transfer telah sesuai dengan arm’s length principle, DJP mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen tersebut. Selain itu, PT. A wajib membuat Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan melampirkannya pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018.

Apa Akibat Tidak Membuat Master File, Local File dan Ikhtisar?

Pasca berlakunya PMK-213/PMK.03/2016 selain harus mengisi Lampiran Khusus 3A-Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa (lampiran SPT Tahunan PPh Badan), wajib pajak sesuai kriteria tertentu juga wajib menyampaikan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal. Dalam Ikhtisar juga memuat pernyataan bahwa wajib pajak telah membuat Master File dan Local File berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afilisasi. Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Namun Master File dan Local File tidak perlu diserahkan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, yang perlu dilakukan hanyalah membuktikan bahwa Master File dan Local File sudah tersedia dengan menyerahkan Ikhtisar Master File dan Local File bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.


Sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan, Ikhtisar adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan SPT Tahunan itu sendiri. Bagi wajib pajak yang lalai tidak melengkapinya maka sesuai PER - 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, SPT dinyatakan tidak lengkap. Apabila setelah diminta kelengkapannya oleh DJP, wajib pajak tidak juga melengkapi maka SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 3 ayat (7) UU KUP. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp1.000.000,00.

Jika terhadap wajib pajak tersebut telah ditegur secara tertulis namun tidak juga menyampaikan SPT Tahunan secara lengkap dan DJP telah melakukan tindakan pemeriksaan maka sesuai 

Pasal 18 ayat (3) UU PPh otoritas pajak berhak untuk menghitung besarnya harga transfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing dan diterbitkan SKPKB dengan sanksi berupa kenaikan 50% (Pasal 13 ayat (3)  UU KUP).

Apabila atas SKPKB tersebut diajukan upaya hukum berupa keberatan, maka sesuai Pasal 26 ayat (4) UU KUP wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran perhitungan dalam ketetapan pajak tersebut.

----
Belalang Sipit
07042019
Read More

Saturday, March 16, 2019

Tuti Ismail

iKSWP, Satu Aplikasi Tiga Layanan

iKSWP di DJP Online

Menyongsong Revolusi Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus fokus memenuhi janjinya melakukan digitalisasi layanan perpajakan. Terbaru, DJP telah meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) yang bisa diakses melalui laman DJP (https://djponline.pajak.go.id). Tidak tanggung-tanggung aplikasi dapat dimanfaatkan untuk tiga layanan, yaitu (1) untuk mengetahui status KSWP; (2) untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF); dan (3) untuk memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) bagi Subjek Pajak Dalam Negeri.


KSWP diperlukan oleh wajib pajak yang akan mengajukan layanan publik pada Kementerian/Lembaga serta Pemda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB dan Kepala Staf Kepresidenan, di tahun 2019 – 2020 implementasi KSWP akan diperluas hingga mencakup 28 Kementerian/Lembaga. Menariknya untuk keperluan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) aplikasi Online Single Submission (OSS) juga telah terintegrasi juga dengan aplikasi iKSWP.

SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Dengan terbitnya PER-03/PJ/2019, wajib pajak yang ingin mendapatkan SKF tetap dapat mengajukan permohonan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdaftar. Jawaban atas permohonan WP akan direspon DJP dalam jangka waktu 3 hari kerja. Memang, untuk permohonan SKF yang diajukan secara manual PER-03/PJ/2019 telah banyak memangkas waktu penyelesaian dari aturan sebelumnya (PER-32/PJ/2014)
yang semula 15 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Namun untuk demi layanan yang paripurna, beleid tersebut memberi kesempatan WP untuk mengajukan permohonan secara online melalui laman DJP.  Jika seluruh syarat terpenuhi, secara otomatis aplikasi akan merespon permohonan WP. 

Secara umum SKF diperlukan oleh WP yang akan (1) melakukan pengadaan barang/jasa dengan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2) menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran dan atau pengambilalihan usaha, (3) mengenakan PPh sebesar 0,5% atas pengalihan Real Estate kepada Special Purpose Company (SPC)  atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu, (4) mengajukan permintaan pembayaran kembali (reimbursment) PPh atau PPN atau PPnBM kepada SKK Migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), (5) mengajukan permohonan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan (Tax Holiday),  (6)  melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing selain bank, (7) mengajukan fasilitas non fiskal perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri, atau (8) pelayanan dan/atau kegiatan tertentu lainnya yang mensyaratkan keterangan fiskal. 

Aplikasi iKSWP juga dapat digunakan untuk memperoleh SKD SPDN dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Bagi SPDN yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Negara Mitra (Luar Negeri)  dapat memperoleh manfaat P3B antara Indonesia dengab Negara Mitra. Manfaat utama adalah terhindar dari pengenaan pajak berganda.  Pada beberapa P3B bahkan memberikan tarif PPh lebih rendah dibanding tarif pajak pada UU Perpajakan Domestik  Namun demikian, Subjek Pajak tersebut harus dapat membuktikan bahwa benar-benar SPDN yaitu melalui dokumen yang diterbitkan oleh DJP yang disebut SKD SPDN.

Dengan adanya iKSWP baik KSWP, SKF maupun SKD SPDN dapat diperoleh secara cepat dan mudah, kapanpun dan di manapun tanpa harus datang ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. 

---
Belalang Sipit
17/03/2019
Read More
Tuti Ismail

Udah, E-Filing Aja !



Baru-baru ini Ditjen Pajak meluncurkan iKSWP, yaitu sebuah layanan baru yang dapat diakses melalui DJP Online. Wajib Pajak (WP) yang ingin memanfaatkan layanan harus memiliki akun di DJP Online (www.djponline.pajak.go.id).
iKSWP memberikan tiga layanan sekaligus yaitu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Surat Keterangan Domisili (SKD)  Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Aplikasi secara otomatis akan merespon permohonan WP. 

Jadi kalau sudah punya akun di DJP Online mengapa tidak lapor SPT Tahunan via efiling saja ? Apalagi batas waktu pelaporan SPT semakin dekat (bagi WP Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret dan WP Badan paling lambat 30 April).

Untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan WP dalam malaksanakan kewajiban perpajakannya, sejak tahun 2012 Ditjen Pajak telah membuka saluran pelaporan SPT secara online. Ditjen Pajak terus menghimbau agar Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT Tahunan secara online melalui laman DJP Online (www.djponline.pajak.go.id).

Memang apa keuntungan WP jika melapor SPT Tahunan secara online  ? 

Selain soal iKSWP,  ada empat keuntungan lainnya jika WP melaporkan SPT Tahunan via online

Pertama, menghemat waktu dan biaya. Waktu adalah hal berharga. Sekaya apapun kita tidak dapat membeli waktu. Waktu berarti kesempatan dan peluang. Maka tidak heran jika kebanyakan orang sepakat bahwa waktu adalah uang. Dengan melapor SPT secara online, WP atau kuasanya tidak perlu meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke kantor pajak atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pelaporan SPT (seperti Mobil Tax Unit atau Pojok Pajak). 

Kedua,  lapor SPT dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun.  Sepanjang terhubung dengan internet, WP dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan. Laman DJP Online beroperasi 24 jam sehari. Bandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan secara manual yang hanya bisa dilakukan pada jam operasional kantor pajak. 

Ketiga,  WP tidak perlu menyimpan arsip. Sesuai UU KUP,  arsip perpajakan harus disimpan selama 5 tahun. Bayangkan jika telah puluhan tahun menjadi WP, berapa banyak arsip SPT Tahunan berikut bukti pelaporan yang harus disimpan. Belum lagi kalau lupa menyimpan keduanya, padahal sedang butuh. Arsip SPT Tahunan berikut tanda terimanya tersimpan dalam akun DJP Online WP.  Jadi kapan pun dibutuhkan sudah tersedia.  

Keempat,  data SPT Tahunan WP aman. WP yang ingin lapor SPT Tahunan secara elektronik terlebih dahulu harus melakukan aktivasi EFIN.  Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan Ditjen Pajak kepada WP untuk melakukan transaksi elektronik atau efiling pajak. EFIN digunakan sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau efiling SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Tidak hanya itu,  akun DJP online WP  juga dilengkapi dengan password yang dibuat sendiri oleh WP. Validasi ketika WP melakukan pelaporan SPT juga terhubung dengan email WP. Keamanan SPT Tahunan  harus terjaga. Ingat,  SPT adalah dokumen pribadi sebab tidak hanya memuat data penghasilan WP tetapi juga memuat daftar harta, utang dan susunan keluarga yang menjadi tanggungan WP.   

Sebetulnya selain mendapat beragam manfaat,  dengan lapor SPT Tahunan secara online kita turut serta dalam gerakan Go Green. Ya kan  ? Udah, efiling aja  !

---

Belalang Sipit
17/03/2019
Read More

Thursday, March 7, 2019

Tuti Ismail

Pilih e-Filing atau e-Form



Galau pilih e-Filing atau e-Form  ? Jangan galau ah  ! E-Filing dan e-Form adalah cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan melalui laman DJP Online (www.djponline.pajak.go.id). Keduanya diluncurkan Ditjen Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) melakukan kewajiban perpajakannya, lapor SPT Tahunan.  

Lalu apa untungnya WP lapor SPT Tahunan secara elektronik  ? Pertama, WP  perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melapor SPT. Kedua, sepanjang terhubung dengan internet WP dapat lapor SPT Tahunan di mana saja dan kapan saja. Ketiga, WP tidak perlu lagi menyimpan arsip dan bukti pelaporab fisik SPT Tahunan, karena keduanya tersimpan di akun DJP Online WP. Keempat,  lebih aman karena akun DJP Online WP dilengkapi dengan password . Di samping itu,  validasi pelaporan langsung dikirim ke email WP. 

Sebelum membahas tentang e-Filing atau e-Form, ada baiknya kita kenali dulu jenis-jenis formulir SPT Tahunan. 

Formulir 1770 SS adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi WP Orang Pribadi (OP) karyawan dengan penghasilan bruto di bawah Rp60 juta/tahun.

Formulir 1770 S adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi WP OP karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp60 juta/tahun.

Formulir 1770 adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi WP OP usahawan atau yang melakukan pekerjaan bebas. 

Formulir 1771 adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi WP Badan (seperti PT,  CV,  Perkumpulan atau Firma). 

Untuk dapat melaporkan SPT secara elektronik, terlebih dahulu WP harus mempunyai akun di DJP Online.  

E-Filing adalah pelaporan SPT Tahunan secara elektronik,  di mana seluruh prosesnya mulai dari mengisi dan melapor (dengan cara meng-upload) dilakukan secara online di laman DJP Online

E-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi  .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan Aplikasi Form Viewer yang disediakan Ditjen Pajak. Setelah SPT Tahunan dibuat secara offline,  WP bisa langsung melaporkannya denfan cara meng-upload SPT tersebut secara online via DJP Online. WP hanya perlu dua kali terhubung dengan internet,  yaitu saat men-download formulir SPT dan ketika melapor SPT (meng-upload). Karenanya,  e-Form mempunyai tagline 'ngisinya offline, lapornya online'.

SPT Tahunan apa saja yang bisa dilaporkan melalui WP melalui e-Filing atau e-Form  ?

Untuk saat ini, e-Filing hanya dapat digunakan oleh WP yang menggunakan Formulir 1770 SS dan 1770 S.

Sementara itu, untuk saat ini e-Form hanya dapat digunakan oleh WP menggunakan Formulir 1770 S,  1770 dan 1771.

Bagaimana, sudah tidak bingung lagi kan  ?  Yuk segera lapor SPT secara elektronik. 

---
Belalang Sipit 
08/03/2019
Read More

Tuesday, March 5, 2019

Tuti Ismail

Hakekat Surat Pemberitahuan Pajak

Gambar by Pixabay

Surat Pemberitahuan (SPT)   adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 11 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Sebelum mengisi SPT Tahunan,  bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan silahkan menghitung berapa penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak berikut jumlah Pajak Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Termasuk juga menghitung PPh yang telah dibayar selama satu tahun pajak. PPh yang telah dibayar yang disebut kredit pajak adalah PPh yang dibayar sendiri (dengan cara mengangsur)  atau yang dibayar melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain (misalnya oleh pemberi kerja).

Jika PPh dipotong pihak lain jangan lupa meminta bukti potong pajak. Bukti potong pajak adalah bukti bahwa pajak yang terutang atas penghasilan kita yang bersumber dari pemberi kerja telah dipotong pajaknya.

Di samping itu, SPT Tahunan juga memuat jumlah harta yang dimiliki wajib pajak per akhir tahun pajak. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga memuat daftar keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak. Jumlah tanggungan akan menentukan berapa besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak tersebut.

Setelah data-data tersebut diperoleh Wajib Pajak wajib melaporkannya penghasilan, PPh terutang dan PPh yang telah dibayar selama satu tahun pajak pada SPT Tahunan Pribadi Orang Pribadi (Form 1770, 1770 S atau 1770 SS)  ataupun Badan (Form 1771).

Jika jumlah PPh terutang lebih besar dari PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain,  maka selisihnya harus dibayar oleh wajib pajak.

Jika terjadi sebaliknya maka wajib pajak kelebihan membayar PPh.  Kelebihan ini dapat dimintakan kembali melalui proses restitusi ataupun pengembalian pendahuluan.

Lalu bagaimana jika jumlah PPh terutang sama dengan PPh yang telah  dibayar atau telah dipotong pihak lain  ? Jika ini yang terjadi maka tidak ada lagi PPh yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

Jadi, pada hakekatnya SPT Tahunan adalah rangkuman dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, PPh terutang, berikut PPh yang telah dibayar selama satu tahun pajak. Dalam sistem perpajakan self assessment, SPT Tahunan merupakan alat komunikasi yang penting antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) yang dapat membuktikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak telah benar dan sesuai UU Perpajakan. Hal ini karena dalam sistem self assessment wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung,  memperhitungkan dan membayar serta melaporkan pajak yang terutang.

----
Belalang Sipit
05/03/2019
Read More

Wednesday, February 27, 2019

Tuti Ismail

Benci Aku Sesukamu


Pasca perpisahan kami yang berhutang banyak tanya,  sungguh aku tidak pernah mengira akan jumpa lagi dengan Alissa. Di Argo Parahiyangan pukul 13.20 WIB.

Alissa adalah sahabat masa kecilku. Mama Alissa juga sahabat ibuku sedari kuliah.

Sebetulnya dari beberapa minggu lalu aku telah mendengar bisik-bisik ayah dan ibu perihal rencana kepergian Alissa dan mamanya. Namun aku tak percaya. Setelah papanya meninggal dunia, praktis hanya keluarga kami yang menjadi tempat mereka bersandar. Yang aku tahu mama Alissa sejak kecil hidup sebatang kara di sebuah panti asuhan di Surabaya. Jangankan sanak keluarga, mengerti siapa ayah ibunya pun tidak. Ayah dan ibuku pun terlihat sangat mengasihi mereka berdua. Utamanya ibu. Jadi mustahil mereka akan pergi dari kotaku.

Malam itu seperti akhir pekan yang lain Alissa menginap di rumahku. Aku ingat, ayah dan ibu mengecup kening Alissa sebelum tidur. Memeluknya erat-erat. Aku pun akhirnya ikut-ikutan memberi pelukan padanya. Pelukan dengan satu tanganku yang masih tertinggal. Pelukan yang tidak pernah tuntas.

Esok pagi ketika aku membuka mata, Alissa sudah tidak ada. Pencarianku berakhir dengan beribu tangis di sudut kamar. Tangis gadis usia 8 tahun.

"Alissa  ?" Aku sapa gadis berambut ikal yang duduk di bangku 5D. Biar waktu telah banyak membawa perubahan,  aku tak akan pernah lupa wajah Alissa.  Selain Alissa siapa lagi yang miliki alis kanan hanya sebelah ? Rasanya tidak ada.  Luka yang aku sebabkan dulu masih ada hingga kini.  Ku julurkan  tangan kiriku, berharap jabat erat darinya.  Dia hanya menatapku nanar. Aku memeluknya erat. Dia berontak dan balas mendorongku.

"Alissa, aku Dyah teman kecilmu dulu. Kamu lupa  ? Mata itu bukan milik orang yang telah melupakan masa lalu. "Bagaimana kabarmu,  Lis ?" Tanyaku.  "Meski aku paham kau tidak ingin membuatku terluka dengan perpisahan kita,  mestinya perpisahan model begitu tidak perlu terjadi kan, Lis? Aku sampai lelah mencarimu." Kataku lagi.

Mata Alissa memarah. Nafasnya tertahan. "Mestinya kau tak perlu mencari aku. Bahkan menyapaku sekarang pun tak perlu," Alissa mulai berbicara. "Kau pasti tidak lupa siapa yang sebabkan tangan kananmu hilang, kan ?" Sambung Dyah.

Belasan tahun lalu aku memang mengalami kecelakaan. Ketika sedang bermain tanpa sengaja Alissa mendorongku dari balkon rumahku. Tanganku yang mungil hancur, tersangkut di pagar. Tidak ada pilihan. Tangan kananku harus tanggal. Sejak itu Alissa menjadi trauma.  Sesekali bertingkah aneh. Tiba-tiba menangis dan histeris. Tiap kali itu terjadi aku pun menangis dibuatnya. Berulang kali aku katakan bahwa itu adalah kecelakaan.  Keluargaku pun dapat menerimanya. Tapi sial, makin hari Alissa justru semakin sering parah.

"Kebaikanmu dan keluargamu melukaiku, Dy. Mestinya kalian membenciku saja waktu itu. Pasti akan lebih mudah bagiku," sambungnya. Itu rupanya yang jadi sebab dia dan mamanya meninggalkan kami. "Bertahun aku menyesali perbuatanku itu sampai rasa sesal itu berubah jadi benci. Aku benci padamu yang selalu penuh maaf dan cinta.  Pergi lah Dy. Tolonglah aku," Alissa menutupi kedua tangannya. Bahunya naik turun. Air mata menetes dari sela-sela jemarinya. Aku tertegun. Leherku rasa tercekat.  Air mataku tumpah.  Aku tak sangka maafku justru yang buat sahabatku jadi begini. Kini baru aku paham ucap ibuku dulu bahwa perpisahan aku dan Alissa adalah hal terbaik bagi kami berdua.

Meski bibirku tak kuasa lagi untuk berkata-kata, demi Alissa aku berteriak dalam hati, "jika maaf dariku belum cukup. Aku rela. Benci lah aku sesukamu, Lis !"

---
Belalang Sipit
28/02/2019
Read More

Saturday, February 9, 2019

Tuti Ismail

Saat Homebase Bagitu Jauh


Pantai di Ketapang

"Perkenalkan nama saya Muhammad Qoid Huwaidi."
"Homebase homebase.  Homemase-nya mana,  Dek ?"
"Ketapang."
"Oooo. "

***


  • Kota Ketapang terletak di Propinsi Kalimantan Barat. Dengan memulai perjalanan dari Kota Pontianak,  untuk  sampai ke sana bisa melalui jalan darat,  laut maupun udara. Dari Bandara Supadio di Pontianak menuju Bandara Rahadi Oesman di Ketapang, perlu waktu sekitar 45 menit di atas pesawat ATR. Lain lagi ceritanya jika melalui jalan darat. Dengan kondisi jalan Trans Kalimantan yang mulus perlu waktu 8 - 10 jam dari Pontianak ke kota tersebut. Alternatif lain adalah dengan speedboat  dari Pontianak. Dengan kapal feri juga bisa tetapi berlabuh di Teluk Batang (Sukadana). Lalu lanjut lagi kira-kira 30 menit jalan darat dari Sukadana ke Ketapang. Alternatif  terakhir itu pernah saya coba, meski hanya sampai Sukadana. Dari Rasau di Kota Pontianak kapal feri berlayar lepas Maghrib dan sampau di Teluk Betang di Kabupaten Sukadana kira-kira pukul 4 pagi.

Qoid adalah pegawai baru di DJP. Homebase-nya yang di Ketapang sana sangat jauh dari tempatnya bekerja kini. Dia bersama 6 orang lainnya mulai minggu ini OJT di kantor saya. Sama seperti Qoid,  tidak ada satu pun dari mereka yang berdomisili di DKI Jakarta.  Saat ini di DJP apapun posisinya, berada jauh dari homebase adalah sebuah keniscayaan. Komposisi pegawai berdasarkan asal atau domisili tidak merata. Mayoritas memiliki domisili di Pulau Jawa. Saya pun pernah merasakan jauh dari rumah, 2,5 tahun di Bandung dan 3 tahun 3 bulan di Pontianak. Sebetulnya tidak hanya di DJP, dengan berbagai alasan siapa pun dia mempunyai potensi untuk menjadi perantau alias jauh dari homebase

Lalu bagaimana jika itu terjadi pada diri kita  ?  Bagaimana dengan keluarga, pacar, ibu,  bapak, anak atau pasangan kita ? Bagaimana jika kesepian dan sakit selama di rantau  ? 

Saya yakin siapa pun yang berada jauh dari kampung halaman akan memiliki pertanyaan dan kekhawatiran yang sama. Wajar dan sangat manuasiawi. Saya pernah merasakan hal serupa. Sudah tidak terhitung berapa kali menangis sendirian di kamar kos kala rindu menyerang. Pun begitu setiap tantangan harus kita hadapi dengan gagah, bukan  ?

Stephanie Cacioppo,  Direktur Brain Dynamics Lab di University of Chicago Pritzker School of Medicine lewat sebuah artikel yang dirilis nationalgeographic.grid.id (04/02/2019) mengatakan,"kesepian meningkatkan risiko kematian hingga 26%. Lebih parah dari obesitas. Ia juga dapat menular seperti wabah."

Peneliti asal AS tersebut mengatakan bahwa ia memiliki jawaban atas masalah kesepian yang 'mewabah' dalam bentuk pil. Pil yang diharapkan dapat mencegah seseorang mengalami kesepian kronis.

Horreeee  !!!

Eits jangan senang dulu. Penelitian Cacioppo itu belum rampung. Masih menurut Cacioppo obat tersebut hanya dikonsumsi sebagai 'penyelamat' di
waktu genting dan bukan solusi  jangka panjang (obat tersebut mendapat banyak kritik).

Melalui tulisan ini sebetulnya saya ingin berbagi tips bagaimana tetap merasa satu tahun di rantau tidak akan pernah lebih dari 365 hari.

Pertama, intensif menjalin komunikasi dengan keluarga. Berjarak mestinya bukan jadi penghalang terciptanya komunikasi yang baik dengan orang-orang yang kita kasihi. Seorang kawan tertawa saat  saya bilang memiliki grup whatsapp keluarga.  

"Ibu zaman now, ada WAG keluarga inti."
"Bukannya di semua keluarga sekarang begitu ? Walaupun isinya cuma laporan. pamit, minta duit, info transfer dan sejenisnya  ?"
"Ini isinya cuma 5 orang."
"Kalau mau lebih dari 5 orang, berarti mesti tambah anggota keluarga lagi dong.  Ciee."

Jangan anggap remeh komunikasi, sebab banyak hubungan menjadi tidak harmonis karena gagal menjaga komunikasi. 

Kedua,  perbanyak teman. Teman di perantauan adalah saudara. Berteman lah sebanyak mungkin selama di rantau. Sebuah penelitian yang ditulis New York Times pada edisi Rabu (22/4), antara lain di Australia. Di sana dilakukan riset sepanjang 10 tahun. Dalam rentang waktu itu, ditemukan bahwa tingkat kematian orang tua yang memiliki banyak teman, 22 persen lebih kecil daripada  yang temannya sedikit. 

Teman yang banyak membuat kita merasa nyaman dan aman. Perasaan ini menjadi mendorong seseorang lebih bahagia dan panjang umur.

Beberapa teman bahkan kemudian menemukan jodoh lalu memindahkan homebasenya ke sana (catatan : ini hanya berlaku buat para jejaka dan gadis ya 😊).

Ketiga,  temukan hobby-mu. Kesenangan (passionmenumbuhkan rasa cinta dan optimis.  Selama di rantau coba renungkan hobby yang dulu sempat terlupa. Jika tidak ada, temukan hobby baru. Lakukan segera. Waktu kita sangat berlimpah selagi di rantau. Apalagi jika rantau kita itu bukan berada di Jakarta dan sekitarnya di mana relatif tidak ada gangguang lalu lintas.  Beberapa teman saya menemukan hobby barunya. Misalkan Dewi dengan hobby travelingnya,  Fakar dengan hobby musiknya, atau Rifky dengan hobby menulisnya. Syukur-syukur kalau hobby baru itu menambah saldo rekening kita, misalkan hobby mencecep kopi lokal Aceh membuat kita jadi pemasok Kopi Gayo. Saya sendiri jadi suka jalan-jalan. Menjelajah Pontianak dan sekitarnya asik juga.  Berburu Durian sampai ke pelosok Sanggau tidak terkira serunya. Banyak hal baru yang bisa saya lakukan selama di rantau, bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan dapat saya lakukan sebelumnya.

Terakhir, untuk mereka yang belum bisa memeluk homebase percaya lah bahwa selalu ada harapan untuk pulang.  If you know you're going home, the journey is never to hard - Angela Wood

===

Belalang Sipit
08/02/2019
Read More

Thursday, January 31, 2019

Tuti Ismail

Fasilitas PPN Atas Penyerahan Jasa Ke Kawasan Bebas Dipertegas


Perdagangan bebas (free trade) adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (tariff barriers) maupun nir-tarif (bukan tarif / non-tariff bariers) (Heri Muliono : 2001). Skema free trade memiliki potensi untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi negara lebih cepat dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali untuk Indonesia. Free trade merupakan pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith “the Wealth of Nation (1776)” yang intinya menyebutkan bahwa satu negara/bangsa dikatakan sejahtera jika ada surplus (dana lebih) antara anggaran negara dan konsumsi masyarakatnya. Juga sebaliknya, negara dikatakan miskin/belum sejahtera jika anggaran negaranya defisit. Untuk memperoleh surplus anggaran, maka negara tersebut dituntut menaikkan produksi barangnya dan menjualnya ke luar negeri (karena jika hanya dijual di dalam negeri tidak akan menambah pendapatan). Agar barang produksinya dapat beredar di negara lain, maka diperlukan kemudahan dalam tarif/bea masuk dan keluar barang (ekspor-impor) serta efisiensi dalam produksi. Terbuka lebarnya lalu lintas investasi dan ekspor barang, berimplikasi pada meningkatnya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2000 Kota Sabang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas. Menyusul kemudian Batam, Bintan dan Karimun pada 1 April 2009. Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai. Fasilitas PPN yang diberikan terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Perbedaan perlakuan dengan daerah lain ini menuntut Kawasan Bebas harus memiliki batas-batas yang jelas berikut pengawasan atas fasilitas yang telah diberikan.

Pada tahun 2012 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 16B ayat (1) huruf a UU PPN dan Pasal 115A ayat (2) UU Kepabeanan. 

Sebagai pelaksanaan PP 10 Tahun 2012 pada 23 November 2017, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor  PMK-171/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas. Beleid yang berlaku 30 hari sejak tanggal diundangnya tersebut mengatur lebih tegas dan jelas pemberian fasilitas PPN dibebaskan atas penyerahan JKP ke Kawasan Bebas.

Fasilitas PPN atas Penyerahan Jasa 

JKP yang dimanfaatkan di Kawasan Bebas pada dasarnya dapat berasal dari tempat lain di dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus  atau pun dari Pengusaha yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Kawasan Bebas.
Beberapa poin perubahan terkait dengan penyerahan JKP ke Kawasan Bebas telah diperjelas dan dipertegas dalam PMK-171 Tahun 2017, khususnya terkait dengan fasilitas PPN dibebaskan. Setiap jasa yang diterima perusahaan di Kawasan Bebas dari perusahaan di luar Kawasan Bebas dikenakan PPN. Penyerahan JKP di Kawasan Bebas memperoleh fasilitas PPN di bebaskan terbatas hanya jika Pengusaha yang menyerahkan JKP bertempat tinggal atau berkedudukan di Kawasan Bebas.
 
Sementara itu, terkait dengan fasilitas PPN tidak dipungut yang melekat pada penyerahan JKP Tertentu tidak ada perubahan sama sekali. Dari mana pun asal Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan JKP Tertentu fasilitas PPN tidak dipungut tetap dapat diberikan. Terkait penyerahan JKP Tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP 69 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-193/PMK.03/2015) yang terpisah.

Dalam aturan sebelumnya (PMK-62 Tahun 2012) dijelaskan, penyerahan JKP dari tempat lain di dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di Kawasan Bebas, dikenai PPN. Begitupun atas penyerahan JKP dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di Kawasan Bebas, dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Atau dengan kata lain diberikan atau tidaknya fasilitas PPN dibebaskan tergantung di mana JKP diserahkan tanpa mempertimbangkan dari mana JKP tersebut berasal. Jika JKP diserahkan di dalam Kawasan Bebas maka fasilitas PPN dibebaskan dapat diberikan, dan sebaliknya jika diserahkan di luar Kawasan Bebas maka penyerahan JKP tersebut terutang PPN. 

Kapan saat terjadinya penyerahan JKP telah diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Penyerahan JKP terjadi pada saat (a) harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; (b) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; (c) dan mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.

Dalam pelaksanaannya penerapan Pasal 10 ayat (5) dan (6) PMK-62 Tahun 2012 seperti Penulis uraikan di atas seringkali menimbulkan salah tafsir di antara wajib pajak sendiri (penerima dan pemberi JKP) ataupun antara wajib pajak dengan Fiskus. Pengawasan kapan terjadinya penyerahan JKP tidak serta merta dapat dilakukan oleh Fiskus. Sebagai penutup Penulis meyakini sebuah peraturan perundang-undangan yang baik seyogyanya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, mudah dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Kejelasan dan ketegasan tersebut telah tertuang dalam PMK-171 Tahun 2017. 
----

Belalang Sipit
31/01/2019

Artikel terbaru saya di website resmi Ditjen Pajak,  Fasilitas PPN Atas Penyerahan Jasa ke Kawasan Bebas Dipertegas. 

pajak.go.id/article/fasilitas-ppn-atas-penyerahan-jasa-ke-kawasan-bebas-dipertegas


Read More